SEJARAH QANUN DALAM IMPLEMENTASINYA

Musthofa Kamil Alga Broeh,S.sos
Penjelasan: Ada beberapa rilisan dalam tulisan pemakalah ini di kutip dari karya orang lain, karena menjadi rujukan dalam menyelesaikan makalah ini, harapannya makalah ini mampum menjadi bahan bacaan dan wawsan bagi pembaca.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

 Dapat disimpulkan bahwa Syariat islam adalah Ajaran islam yang berpedoman pada kitab suci al-qur’an. Jadi pengertian tersebut harus bersumber dan berdasarkan kitab suci al-qur’an, pandangan normative dari syariat islam harus bersumber dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam al-qur’an. Al-qur’an lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang syari’at islam. Kerangka dasar ajaran islam adalah akidah, syar’iyah dan  akhlak. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada tauhid, sebagai inti akhidah yang kemudian melahirkan syar’iyah, sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaan-Nya yang lain.

            Menurut M. Daud  Ali, Syariat adalah jalan yang harus ditempuh, dalam arti teknis, syariat adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

B.        RUMUSAN MASALAH

      Berdasarkan masalah yang di amati oleh pemakalah sendiri pada dalam melakukan penulisan pemakalah ini yaitu, yaitu:

1.      Qanun dalam sejarah aceh menjadi peraturan daerah.

2.      Qanun dalam kontruksi al-qur’an dan hadist.

3.      Qanun menurut pandangan tokoh akademis dan secara etimologis

C.        TUJUAN PEMAKALAH

            Adapun tujuan dari pembuatan pemakalah ini adalah untuk mencari bagaimana sejarah peraturan dalam qanun aceh bagi masyarakat aceh yang sekarang menjadi rujukan dalam setiap aturan perdaerahan aceh, juga bagamana qanun dalam kontruksi al-quaran dan hadist, sehinga mamapu memberikan pandangan scara ilmiah bagi akademisi juga pengamat peraturan perundang-undangan di aceh sendiri. Sehinga mampu memeberikan pencerahan dalam suatau rujukan dalam beragumentasi juga beritorika dalam berdialektika. Karena sejarah aceh yang dulu perhan menjadi kontroversi di manca negara dalam upaya untuk memeisahkan diri dari pemerintahan Indonesia. Dan hal ini sangat menarik bagi pemakalah untuk mendalam secara keilmuan dan informasi terkait asal usul qanun aceh menjadi aturan perda.

     BAB II

PEMBAHASAN

A. SEJARAH PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH.

1.      Masa kerajaan Aceh

       Kerajaan Aceh mencapai gemilang masa pemerintahan iskandar muda (1607-1636). Salah satu usaha beliau adalah meneruskan perjuangan sultan sebelumnya untuk melawan kekuasaan portugis yang sangat membenci islam. Dia juga mendorong penyebaran agama islam keluar kerajaan Aceh, seperti malaka dan pantai barat pulau sumatera.[1]

Peradilan islam dibentuk untuk mengatur tatanan hokum yang di atur oleh ulama. Pengadilan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur jalan roda hokum tanpa meminta persetujuan pihak atasan, peranan Qadhi malikul Adil (hakim agung kesultanan) di pusat kerajaan Aceh memiliki kewenangan seperti Mahkamah Agung sekarang ini.

Setiap kawasan ada Qadhi ulee baling yang memutuskan perkara di daerah tersebut. Jika ingin mengajukan banding diteruskan pada Qadli Maliku Adil. Kedua Qadhi ini diangkat dari kalangan ulama yang cakap dan berwibawa.     
        Sultan Aceh merupakan pelindung ajaran islam sehingga banyak ulama dating ke Aceh. Pada masa itu hidup ulama seperti Hamzah fansuri, Syamsuddin As-samathrani dan syekh Ibrahim as-syami. Pada masa iskandar thani (1636-1641) dating Nuruddin arraniri. Pada tahun 1603, bukhari al jauhari mengarang buku tajussalatih (mahkota raja-raja), sebuah buku yang membahas tata Negara yang berpedoman pada syariat islam.[2]

Di bawah perintah sultan juga ditulis buku mit’at-uttullah karangan syekh abdurra’uf disusun pada masa pemerintahan sultanah safiattuddin syah ( 1641-1675 ), dan buku safinat-ulhukkamyi takhlish khashham karangan syekh jalaluddin at-tarussani disusun masa pemerintahan sultan alaiddin johansyah (1732-1760). Buku ini ditulis sebagai pegangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang berlaku di seluruh wilayah di seluruh kerajaan Aceh sendiri dan di seluruh rantau takluknya. Kedua buku ini bersumber pada buku-buku fiqih bermazhab syafi’i.

Hukum berlaku untuk setiap lapisan masyarakat termasuk kaum bangsawan dan kerabat raja. Dari cerita mulut ke mulut iskandar muda menjatuhkan hukuman rajam kepada anak kandungnya sendiri karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan di lingkungan istana. Raja ling eke XIV masa sultan ala’uddin ri’ayatsyah-al qahhar (1537-1571) di jatuhi hukuman oleh qadli malikul adil untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga adik tirinya yang dia bunuh dengan sengaja ( al yasa’ abu bakar, 2006:389-390)

Masa Aceh di bawah tampuk kerajaan masa dulu sudah di terapkan syariat islam,buktinya adalah:

A.    Datangnya ulama-ulama besar, berarti kebutuhan dan penghargaan terhadap ulama masa itu sangat       besar.

B.    Di bentuknya peradilan islam yang di atur oleh ulama tanpa campur tangan penguasa, ada keleluasaan untuk menjalankan hukum syariah.

C.     Pengadilan di buat sistematis, dari tingkat daerah hingga pusat. Masalah yang tidak selesai di tingkat daerah( qadhi ulee baling) diteruskan ke mahkamah yang lebih tinggi (qadhi malikul adil).

D.    Jika kisah iskandar muda yang menghukum anaknya berzina adanya, berarti hukum rajam bagi pelaku zina sudah diberlakukan pada saat itu.

2.      Masa awal kemerdekaan Indonesia dan orde baru

Ketika kemerdekaan Indonesia di deklarasikan soekarno pada 17 agustus 1945, aceh belum menjadi bagian dari NKRI. Kesediaan bergabung dalam wilayah RI karena adanya janji soekarno yang ingin memberikan kebebasan untuk mengurus diri sendiri termasuk pelaksanaan syariat islam. Janji itu terucap pada tahun 1948, bung karno datang ke aceh mencari dukungan moril dan materil bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan belanda. Kebebasan melaksakan syariat merupakan imbalan jika bangsa Aceh bersedia memberikan bantuan.

Gayung pun bersambut. Di bawah komando daud beureueh berhasil terkumpul dana sebanyak 500.000 dolar AS. Untuk membiayai ABRI 250.000 dolar,50.000 dolar untuk perkantoran pemerintahan,100.000 dolar untuk biaya pengembalian pemerintahan RI dari Yogya ke Jakarta. Bangsa Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membelia oblogasi pemerintahan dan dua pesawat terbang, selawah agam dan selawah dara.

Janji yang di lontarkan sang presiden RI di wujudkan malah provinsi Aceh di satukan dengan provinsi sumatera utara tahun 1951. Hak mengurus wilayah sendiri dicabut. Rumah rakyat,dayah, menasah yang hancur porak-poranda akibat peperangan melawam Belanda dibiarkan begitu saja. Dari sinilah daud beureueh menggulirkan ide pembentukan Negara islam Indonesia (DII), april 1953 dia bergerilya ke hutan. Namun pada tahun 1962 bersedia menyerah karena di janjikan akan di buatkan UU syariat Islam bagi rakyat Aceh[3]

Setelah itu di berikan otonomi khusus untuk menjalankan proses keagamaan, peradatan dan pendidikan namun pelaksanaan syariat islam masih sebatas yang di izinkan pemerintah pusat. Hal itu tertuang dalam keputusan penguasa perang (panglima militer 1 Aceh/ iskandar muda, colonel M.Jasin) no KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tentang kebijaksanaan unsur-unsur syariat agama islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi :

“ pertama: terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur syariat agama islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara.

Kedua: penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh.[4]

Pada tahun 1966 orde baru yang berkuasa, di sahkan peraturan daerah nomor 1 tahun 1966 tentang pedoman dasar majelis permusyawaratan ulama. Fungsi majelis ini adalah sebagai lembaga pemersatu umat, sebagai penasehat pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan sebagai lembaga fatwa yang akan memberikan pedoman kepada umat islam dalam hidup keseharian dan keagamaanya.

Langkah untuk mewujudkan syariat islam melalui PERDA yang mengatur rambu-rambu pelaksanaan stariat islam di Aceh ditempuh dengan membuat panitia khusus yang terdiri dari cendekiawan dan ulama di luar DPRD. Rancangan ini disahkan DPRD menjadi peraturan daerah nomor 6 tahun 1968 tentang pelaksanaan unsur syariat islam Daerah Istimewa Aceh. Ketika peraturan daerah ini di ajukan kedepartemen dalam negeri untuk mengesahkan namun di tolak dan secara halus (tidak resmi) meminta DPRD dan PEMDA Aceh mencabut PERDA tersebut.

Tahun 1974 pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pokok pemerintahan didaerah yang antara lain menyatakan bahwa sebutan Daerah Istimewa Aceh hanyalah sekedar nama, peraturan sama dengan daerah lain. Syariat islam yang berlaku di tingkat gampong dig anti dengan undang-undang no:5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.[5]

Tidak ada penerapan syariat islam sama sekali baik pada masa orde lama maupun orde baru. Syariat islam Cuma senjata politik untuk memuluskan rencana penguasa.

      Periode orde lama, soekarno menggunakan janji keleluasaan penerapan syriat islam untuk mencari dukungan dari pemimpin Aceh, Abu Beureueh dan berhasil. Saat janji yang tak pernah di tepati itu ditagih melalui perlawanan bersenjata, kembali jurus syariat islam yang di pergunakan dan sekali lagi berhasil. Beberapa PERDA yang mengatur tata pelaksanaan syariat namun sebatas yang di bolehkan penguasa. Masa orde lama pun tak jauh beda. Syariat islam Cuma sekedar usaha penguatan kedudukan di mata masyarakat yang sudah hilang kesabaran menanti janji pemerintah. Setelah kepercayaan masyarakat tumbuh malah syariat islam yang di laksnakan turun-temurun tingkat desa malah di hapuskan dan di ganti dengan peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia.

3.   Syariat islam era otonomi khusus (sekarang)

     Penerapan syariat islam era otonomi khusus untuk aceh akrab dengan kata-kata “ penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna.

Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat.

Dasar hukum pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran islam. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar’iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh.[6]

Pelaksanaan syariat islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan , di antaranya yaitu:

1.      Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik,sempurna, lebih dekat dengan ALLAH.

2.       Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.

3.      Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengasn kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

4.      Alas an ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.

B. LEMBAGA YANG TERKAIT PENERAPAN SYARIAT ISLAM

a.       Dinas syariat islam.

b.      Majelis permusyawaratan ulama (MPU)

c.       Wilayatul hisbah (WH)

C. SISTEM PENYUSUNAN HUKUM SYARIAT ISLAM DI ACEH

Syariat islam yang akan menjadi hukum materil dituliskan dalam bentuk qanun terlebih dahulu, untuk mencegah kesimpangsiuran. Penerapan hukum jika hakim mengambil langsung dari buku-buku fikih dan berijtihad sendiri dari al-quran dan sunnah rasul.

Sebelum terbentuknya qanun terlebih dahulu di buat rancangan oleh sebuah team untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Setelah itu dilakukan konsultasi antara DPRD dengan MPU.

Hukuman cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam syariat islam ACEH. Ketentuan dlam hukum cambuk antara lain:

a.       Terhukum dalam kondisi sehat.

b.       Pencambuk adalah wilayatul hisbah yang di tunjuk jaksa penuntut umum.

c.       Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 0.75 s/d 1.00 cm.

d.      Jarak pencambuk dengan terhukum kira-kira 70 cm.

e.       Jarak pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 meter.

f.       Pencambukan di hentikan jika menyebabkan luka, di minta dokter atas pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri.

g.      Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan diri atau tertangkap.

      D.    TUJUAN SYARI’AT ISLAM

Secara etimologis, syariat islam terdiri dari dua kata, syariat artinya hukum agama dan islam  artinya agama yang diajarkan oleh nabi muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci al-quran, yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT. 

Akhlak adalah peringai atau tingkah laku yang berkenaan dengan sikap manusia, terbagi atas akhlak terhadap Allah SWT dan terhadap sesama makhluk. Akhlak terhadap sesama makhluk terbagi atas akhlak terhadap manusia, yakni diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta akhlak terhadap makhluk bukan manusia yang ada di sekitar lingkungan hidup, yakni tumbuh-tumbuhan, hewan, bumi, air, serta udara.

     Seperti di bahas di atas, Menurut M. Daud Ali, Syariat adalah jalan yang harus ditempuh. Dalam arti teknis, syariat adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Syariat islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah menginjak usia baligh atau dewasa. (dimana sudah mengerti/memahami segala masalah yang dihadapinya). Tanda baligh atau dewasa bagi anak laki-laki, yaitu apabila telah bermimpi bersetubuh dengan lawan jenisnya, sedangkan bagi anak wanita adalah jika sudah mengalami datang bulan (menstruasi).

     Bagi orang yang mengaku Islam, keharusan mematuhi peraturan ini diterangkan dalam firman Allah SWT. "kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. 45/211-Jatsiyah: 18).

      Syari’at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.Pelaksanaan Syari’at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam(Dinas Syari’at Islam,2009: 257). Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari’at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dandakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.

             Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh,didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari’at Islamdi Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

1.      Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.      Ketentuan Pelaksanaan undang-unang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitandengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

E.    TUJUAN SYARI’AT ISLAM

            Tujuan Allah SWT merumuskan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui taklif.

            Taklif  itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk keada-Nya. Salah satu ayat al-quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-anbiya ayat 107 yang berbunyi: ”dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

           Untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, nyawa, akal,keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia. Untuk itu, didatangkan hukum islam berupa perintah, larangan, dan keijinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf.

            Masing-masing lima pokok tersebut dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniat. Ketiganya harus terwujud dan terpelihara. Memelihara kebutuhan daruriyat dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap lima pokok yang telah diuraikan dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan hajiyat dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok tersebut, tetapi di bawah kadar batas kepentingan daruriyat. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya; sedangkan kepicikan dan kesempitan itu di dalam ajaran Islam perlu disingkirkan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan hukum-Nya.

            Melaksanakan taklif hukum-Nya itu, maka kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia mukallaf akan terwujud dan terpelihara, yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia atau yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

      F.     PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM di ACEH

              Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU no. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh mendapatkan tempat yang istimewa dalam hal memberikan pandangan-pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan. Hal tersebut tidak didapatkan para ulama di daerah lain. Contoh lain, para ulama Aceh sejak abad ke-17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan PerwakilanRakyat, hakim pada mahkamah, panglima perang, sampai menjadi kepala negara (Sultan), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam.

               Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan di atas dalam penyesuaiannya sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Senada dengan hal tersebut, Daud Rasyid mengatakan bahwa Aceh seharusnya menjadi pilot project bagi perjuangan Syariat.

               Menurut Rusdi Ali Muhammad dalam pidato pengukuhan Guru Besar Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh bahwa kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur’an akan membawa kepada pola penalaran yang tidak memiliki semangat universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis dan bahkan akan menyulitkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan manusia. Padahal hakekat keberadaan Syariat Islam adalah membawa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat

1.    Kelompok Modernis dan Penerusnya Neo-Modernis Islam

Tokoh-tokoh kelompok ini antara lain Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ahmad Khan, Syibli, Nu’mani, Namik Kemal, H.Agus Salim, Muhammad Natsir, Buya Hamka, Fazlur Rahman dan Ali Syariati. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok pembela ijdtihad sebagai metode  utama untuk meretas kebekuan berfikir umat Islam. Mereka sadar sepenuhnya bahwa kejatuhan umat Islam sama sekali bukan karena agamanya, tapi semata-mata karena keasalah pahaman dan ketidak cerdasan meraka dalam membaca ajaran Islam. [7]

2.    Kelompok Sekularis atau Islam Liberal

Tokoh-tokoh utama kelompok ini, diantaranya adalah Ali Abd Raziq, Kemal Atturk, Sukarno, Bassam Tibi, Abdullah Laroui, Detlev H. Khalid. Mungkin juga Abu Kalam Azad dapat pula dimasukkan dalam kelompok ini. Atribut sekularis disini hendaklah dibatsi dalam pandangan mereka tentang hubungan Islam dan politik. Bagi mereka, agama (termasuk Islam) harus dipisahkan menjadi sistem etika belaka. Bassam Tibi, misalnya, melalui karya-karyanya dalam bahasa Jerman (sebagian telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris), telah mengangkat kembali masalah hubungan Islam dengan kekuasaan. [8]

4.    Kelompok Post Tradisionalisme

Kelompok ini adalah kelompok yang serba eksklusif Islam atau katakanlah mereka sebagai Islamis, yang menjadikan Islam terutama sebagai ideologi politik. Mereka ini sangat anti barat. Mereka hendak menawarkan Islam yang katanya belum tercemar oleh noda peradaban lain. Tokoh-tokohnya adalah seperti Abul A’la Al-Maududi, Sayid Quthb, dan sampai batas yang jauh Ayatullah Khomeini, bapak spiritual Revolusi Iran yang spektakuler itu. Dari ketiganya hanyalah Khomeini yang berhasil meraih kemenangan politik dengan meruntuhkan rezim Syah yang disokong mati-matian oleh Amerika Serikat.

Karena muatan politik begitu menyarati pemikiran kelompok ini, maka formulasi Islamnya tidak jarang terlalu dicoraki oleh ekspediensi politik semasa. Maka tidaklah mengherankan kalau fondasi intelektualismenya sulit sekali mencapai kestabilan. Dengan cara ini, rona wajah Islam akan sangat ditentukan oleh penafsiran mereka terhadap fluktuasi politik dari masa kemasa.[9]

G.    POKOK – POKOK  PEMBAHASAN SYARIAT ISLAM

            Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam peraturan Daerah Istimewa Aceh tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat islam (Dinas syariat islam 2009: 257). Adapun aspek-aspek pelaksanaan syariat islam adalah seperti terdapat dalam perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Bab IV pasal 5 ayat 2, yaitu: aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah/amar makruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan syiar islam, pembelaan islam, Qadha,jinayah, munakahat, dan mawaris

Pengertian pokok-pokok syariat Islam  tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1.      Aqidah adalah aqidah ahlussunah wal jamaah berdasarkan Alquran dan Hadis yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.

            Setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat .setiap orang juga di larang untuk menyebarkan paham atau aliran sesat,barang siapa yang menyebarkan suatu paham atau aliran sesat maka akan dihukum dengan ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 2 tahun atau hukuman cambuk di depan umum  paling anyak 12 kali.

2.      Ibadah adalah perendahan diri kepada Allah yang dilandasi rasa cinta dan pengagungan dengan cara melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya sebagaimana yang dituntun dalam syariatNya.

     Salah satunya ialah ibadah salat jum’at.setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu oramg Islam melaksanakan salat jum’at.setiap orang wajib melaksanakan ibadah salat jum’at selama tidak ada uzur syar’i. Apabila ada yang melanggar ketentuan ini maka akan dihukum dengan hukuman ta’zir berupa hukuman penjara maksimal 6 bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 kali.

3.       Muamalah adalah ketentuan hukum tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian.

4.      Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

5.      Munakahat adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri.

6.      Mawaris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya.

7.     Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.

     Salah satu cara penyelenggaraan syi’ar Islam ialah dengan adanya peraturan wajib berbusana muslim. setiap orang Islam wajib berbusana Islami, pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarkat wajib membudayakan busana Islami di langkungannya.barang siapa tidak berbusana yang Islami maka akan dipidna dengan hukuman ta’zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh wilayatul hisbah.

8.      Akhlak adalah prilaku dan tata pergaulan hidup sehari- hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.

9.      Tarbiyah (pendidikan) adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shalih dan mushlih.

10.  Dakwah islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar.

A.     Jinayat

     Secara teoritis, jinayat atau hukum pidana Islam didefinisikan sebagai hukum syara’ yang berkaitan dengan  masalah perbuatan yang dilarang yang lazimnya disebut dengan  jarimah atau  tindak pidana dan ancaman hukumannya(uqubah). Uqubah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.dalam hukum pidana Islam dikenal tiga macam ketentuan pidana yaitu hudud, qishash/diyat, dan ta’zir.

1.      Hudud

     Hudud atau alhudud adalah bentuk jamak dari kata hadd yang berarti batas, rintangan, halangan dan pagar. Dalam Al-qur’an, hudud sering kali diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT.  Dalam ilmu fiqh, hudud atau hadd ialah hukuman atas perbuatan pidana tertentu(jarimah hudud)  yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan syar’i .yang termasuk ke dalam hudud adalah sebagai berikut :

a.       Zina ,adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan diluar akad nikah. hukuman bagi pezina ghairu muhsan ialah dicambuk seratus kali.

b.      Qadhaf ,adalah tuduhan berzina terhadap seseorang tanpa menghadirkan saksi yang memenuhi syarat. Hukuman bagi penuduh zina ini aalah didera delapan puluh kali.

c.       Pencurian (sariqa), seseorang  yang secara  sengaja diam-diam mencuri harta orang lain . si pencuri dikenakan had potong tangan.

d.     Perampokan(qat’ul al thariq), merupakan suatu perbuatan yang sangat di benci dalam Islam karena dapat merusak keamanan masyarakat. Pemberontakan(al-bughyi), suatu perbuatan yang berusaha untuk menghancurkan negara islam dan imamnya yang adil dengan tujuan menjadikan negara tersebut sebagai negara kafir.orang-orang atau kelompok yang melakukan pemberontakan tersebut disebut dengan bughat.

e.    Al riddah atau murtad,berarti keluar dari agama Islam . hukumannya tidak disebutkan secara jelas.

f.  Minum khamar(syurb),merupakan salah satu kesalahan jinayah dalam Islam .hukumannya biasanya ialah disebat dengan tali atau di cambuk.

2.      Qishash

 Qishash merupakan suatu ketentuan Allah yang berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati.akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda atau diyat.diyat ialah denda yang harus di bayarkan oleh seseorang dikarenakan telah melakukan pembunuhan, jumhur ulama sepakat bahwa jumlah diyat yang harus dibayarkan kepada keluarga terbunuh ialah 100 ekor unta. qisash/diyat, meliputi : pembunuhan dan penganiayaan.

3.      Ta’zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash/diyat.ta’zir adalah perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Seperti: maisir (perjudian), penipuan, pemalsuan, khalwat(mesum),dan meniggalkan salat fardhu dan puasa Ramadhan.

a.    Maisir atau perjudian, Pada tanggal 15 juli 2003,Gubernur provinsi NAD mengesahkan qanun provinsi nomor 13 tentang maisir dengan persetujuan DPRD Provinsi NAD . khasus pertama yang sampai ke pengadilan terjadi di Aceh Tenggara , di ajukan ke mahkamah syariah Kutacane serta diputuskan tanggal 19 Januari dengan putusan nomor:01/JN.S/2005/MSY-KC.

b.    Khalwat/mesum, adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yantg sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan .

B.    Petunjuk Pelaksanaan Uqubat Cambuk

          Pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan dengan semena-mena, akan tetapi ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah :

Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang, Pencambukan dilakukan pada bagian punggung(bahu sampai pinggul) terhukum, Sebelum pelaksanaan pencambukan terhukum diperiksa kesehatannya terlebih dahulu, Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk, maka pelqksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan donyatakan sehat untuk menjalani uqubat cambuk, Cambuk dilakukan oleh seorang pencambuk dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain, Pada saat pencambukan,terhukum mengenakan pakaian tipis yang menutup aurat yang telah disedikan, Posisi terhukum pada saat pencambukan dalam kondisi berdiri bagi laki-laki dan posisi duduk bagi perempuan

Pencambukan akan dihentikan, apabila:

a.       Terhukum terluka akibat pencambukan

b.      Diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis

c.      Terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.

                                                              BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Dari pembahasan pemakalah, akhirnya kini menjadi kesimpulan yang di tulis pada akhir dari pembahasan pemakalah ini, pada intinya adalah qanun sendiri sebelum di terapkan dalam perundang-undangan tentunya banyak dinamika yang telah di lalui, baik sejarah yang begitu mengikat higa memilukan persaan masyarakat atau rakyat aceh hinga perselisihan juga terjadi dan begitu memakan korban, seperti yang di sampaikan oleh bapak persiden pertama RI yaitu antara perjanjian dua pihak Soekarno selaku prsiden saat itu, juga Daud Broeeh selaku tokoh dan juga selaku genosiatur perang antara belanda masa itu, sudah selayaknya menurut pemakalah aceh pisah dari Indonesia demi terwujudnya ajaran islam sebagai landasan hukum dalam bernegara di aceh, sehinga menjadi lokomotif bagi semua kalangan umat muslim, dan juga pemakalah sangat yakin, pada masanya nanti aceh akan merdeka.amin!!.

B.     SARAN

Bagi pemakalah hanya cukup sederhana sekali, aktulisasi dari ketetapan hukum allah adalah hal yang prioritas, karena secara rasionlitas itu sudah di buktikan dengan alamiah dan kehendak allah, walaupun terkadang di luar satu aqidah kita merasa di rugikan tapi secara keseluruhan agama islam itu adalah menjadi agama rahmatan lilalamin, melalui media makalah ini pemalakah berharap, suapay suatu masa nanti para pemerintah membaca dan berkenan berharap memebeikan kebaikan hati untuk mengikuti aceh yang begitu indah dalam aturan yang terstruktur dalam agama islam sendiri, sesuai dengan dasar landasan agama Al-Qur’an dan Hadist sebagai dasra dalam hidup bersosial dan hukum. Dan yang terakhir juga berharap kiranya mendoakan pemakalah yang saat ini sedang menulis buku untuk di persembahakan kepada negeri aceh tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

Zakaria Ahmad, 1973:20-22

-Zakaria ahmad, 1973: 22

-Majalah Era Muslim “untold history”.30 September 2009 jam 22:35

-Al yasa Abu Bakar, 2006:33

-Alyasa abu bakar, 2006:31-39

-Muhammad Khudhary Beyk, Tarikh al-Tasyri al-Islam, (Surabaya: Maktabah al--Hidayah, t.tp.,)  hal. 4-5. Sebagaimana dikutip oleh  Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, (Tanggerang, Gaya Media Pratama, 2009), hal. 21.

-Asaf A.A Fyzee, Out Lines of Muhammad Law, (Delhi: Oxford University Press, 1974), hal. 32-37. Sebagaimana dikutip.

-Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 22.

---

[1] Zakaria Ahmad, 1973:20-22

[2] Zakaria ahmad, 1973: 22

[3] Majalah Era Muslim “untold history”.30 September 2009 jam 22:35

[4] Al yasa Abu Bakar, 2006:33

[5] Alyasa abu bakar, 2006:31-39

[6] Al yasa abu bakar, 2004:61

[7] Muhammad Khudhary Beyk, Tarikh al-Tasyri al-Islam, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.tp.,)  hal. 4-5. Sebagaimana dikutip oleh  Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, (Tanggerang, Gaya Media Pratama, 2009), hal. 21.

[8] Asaf A.A Fyzee, Out Lines of Muhammad Law, (Delhi: Oxford University Press, 1974), hal. 32-37. Sebagaimana dikutip.

[9] Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 22.